Bengkayang Kalbar – DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalbar Komisariat Bengkayang Meminta pemerintah pusat ,kemenkeu segera menanggapi usulan kementerian PUPR dan BP tapera, terkait penambahan kouta FLPP untuk pembiayaan di perbankan dalam tahun ini 2024.-
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.
“Urai Rafil menyampaikan bahwaTanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh rumah,
Tentunya daerah kami yg masih banyak membutuhkan sektor perumahan MBR FLPP ,karena masyarakat MBR( masyrakat berpenghasilan rendah) masih banyak yg membutuhkan rumah layak huni. Sabtu 27 Juli 2024.
Kalau bagi pengusaha perumahan dampak bila fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tak ditambah bisa memperkecil pembangunan perumahan d daerah,berkurang nya pendapatan daerah ,sektor perumahan ini salah satu pendongkrak PAD, apalagi daerah kami yang baru berkembang , yang sangat membutuh kan PAD, kemudian menimbulkan nya Pekerja konstruksi harus d berhentikan,bertambah nya pengangguran,NPL naik karena tidak mampu menyetor cicilan,ketika pengusaha perumahan ini berhenti, karena tidak terakomodasi oleh pembiayaan”Pintanya U,Rafil.
Reporter : Jemi Indrawan
